Selasa, 29 Maret 2011 , 15:24:00
JAKARTA - Keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) yang menarik fasilitas dan dukungan terhadap pengurus Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dinilai tepat karena bisa mempercepat proses penyelesaian kemelut yang kini menyelimuti PSSI.
"Penarikan fasilitas dan dukungan pemerintah terhadap pengurus PSSI yang digawangi oleh Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes sangat tepat karena bisa mendorong proses penyelesaian konflik di tubuh PSSI," tegas Asisten Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga, Farhan Effendy, di kantor Kempora, kawasan Senayan Jakarta, Selasa (29/3).
Kalau keputusan penarikan dukungan itu tidak dilakukan, lanjut Farhan, sangat mungkin terjadi berbagai suport yang diberikan pemerintah terhadap PSSI akan disalahgunakan untuk mempertahankan status quo Nurdin Halid cs dengan cara melobi petinggi FIFA dan pemilik suara yang sah serta membangun opini publik melalui media massa.
“Jadi keputusan itu dikeluarkan semata-mata untuk menjaga dan menyelamatkan prestasi serta institusi persepakbolaan Indonesia yang selama ini dinominasi oleh satu kelompok saja secara eksklusif. Padahal sepakbola adalah milik mayoritas warga masyarakat Indonesia," terang Farhan.
Saat ini menurut Farhan, komunitas sepakbola sudah capek dan nyaris frustasi melihat gaya Nurdin Halid dan kawan-kawan dalam mengurus PSSI yang serba tertutup serta mengklaim pihaknya yang paling benar dalam mengurus sepakbola dan paling paham soal Statuta FIFA hingga mengabaikan stake holder di dalam negeri.
"Kalau dengan gayanya itu PSSI bisa mengukir berprestasi internasional, okelah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya prestasi PSSI ambruk dan Statuta FIFA yang dijadikan argumentasinya itu ternyata juga sudah diplintir untuk menutup 'track record' Nurdin Halid yang pernah dipidana tersangkut kasus korupsi," terangnya.
Konflik di tubuh PSSI ini telah membukakan mata kita semua bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak boleh duduk dalam kepengurusan sepakbola. "Jadi ada juga manfaatnya kisruh ini setidaknya untuk menambah pengetahuan komunitas sepakbola Indonesia dan karena lasan itu pula masyarakat sepak bola Indonesia menentang pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI periode berikutnya," ungkap Farhan Effendy.
Terakhir Farhan Effendy menegaskan saat ini masa depan PSSI sudah dalam kontrol dan genggaman masyarakat sepakbola Indonesia. Mencederai sepakbola berarti mencederai rakyat Indonesia. Mempermainkan urusan sepakbola sama juga mempermainkan rakyat Indonesia. "Kondisi objektif ini harus dipahami oleh kelompok status quo PSSI sebelum masyarakat persepakbolaan Indonesia bertindak," tukasnya. (fas/jpnn)
"Penarikan fasilitas dan dukungan pemerintah terhadap pengurus PSSI yang digawangi oleh Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes sangat tepat karena bisa mendorong proses penyelesaian konflik di tubuh PSSI," tegas Asisten Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga, Farhan Effendy, di kantor Kempora, kawasan Senayan Jakarta, Selasa (29/3).
Kalau keputusan penarikan dukungan itu tidak dilakukan, lanjut Farhan, sangat mungkin terjadi berbagai suport yang diberikan pemerintah terhadap PSSI akan disalahgunakan untuk mempertahankan status quo Nurdin Halid cs dengan cara melobi petinggi FIFA dan pemilik suara yang sah serta membangun opini publik melalui media massa.
“Jadi keputusan itu dikeluarkan semata-mata untuk menjaga dan menyelamatkan prestasi serta institusi persepakbolaan Indonesia yang selama ini dinominasi oleh satu kelompok saja secara eksklusif. Padahal sepakbola adalah milik mayoritas warga masyarakat Indonesia," terang Farhan.
Saat ini menurut Farhan, komunitas sepakbola sudah capek dan nyaris frustasi melihat gaya Nurdin Halid dan kawan-kawan dalam mengurus PSSI yang serba tertutup serta mengklaim pihaknya yang paling benar dalam mengurus sepakbola dan paling paham soal Statuta FIFA hingga mengabaikan stake holder di dalam negeri.
"Kalau dengan gayanya itu PSSI bisa mengukir berprestasi internasional, okelah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya prestasi PSSI ambruk dan Statuta FIFA yang dijadikan argumentasinya itu ternyata juga sudah diplintir untuk menutup 'track record' Nurdin Halid yang pernah dipidana tersangkut kasus korupsi," terangnya.
Konflik di tubuh PSSI ini telah membukakan mata kita semua bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak boleh duduk dalam kepengurusan sepakbola. "Jadi ada juga manfaatnya kisruh ini setidaknya untuk menambah pengetahuan komunitas sepakbola Indonesia dan karena lasan itu pula masyarakat sepak bola Indonesia menentang pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI periode berikutnya," ungkap Farhan Effendy.
Terakhir Farhan Effendy menegaskan saat ini masa depan PSSI sudah dalam kontrol dan genggaman masyarakat sepakbola Indonesia. Mencederai sepakbola berarti mencederai rakyat Indonesia. Mempermainkan urusan sepakbola sama juga mempermainkan rakyat Indonesia. "Kondisi objektif ini harus dipahami oleh kelompok status quo PSSI sebelum masyarakat persepakbolaan Indonesia bertindak," tukasnya. (fas/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar